Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengimbau agar penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang berlokasi di Sabah Balau Lampung Selatan dilakukan secara humanis.
Menurut Giri, polemik sengketa lahan di Sabah Balau antara warga dan pemerintah Provinsi Lampung memang terjadi sudah lama.
“Soal penataan Aset di Sabah Balau kita ikuti saja aturan yang berlaku, apa yang sudah jadi ketetapan hukum maka harus kita patuhi,” ujar Ahmad Giri Akbar, Rabu (12/2/2025)Giri meminta semua pihak agar mematuhi ketetapan sesuai dengan aturan hukum yang Berlaku.”Ini kan bukan permasalahan baru, dan saya rasa sudah ada peringatan-peringatan dan imbauan yag sebelumnya sudah dilakukan,” imbuhnya.
“Saya harap ini benar-benar dilakukan secara humanis serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Sebelumnya, puluhan rumah di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan ditertibkan lantaran menempati lahan aset Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (12/2/2025).
Penertiban aset pemprov di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang dimulai pukul 09.05 WIB.
Penertiban ini melibatkan ratusan personel kepolisian maupun Satpol PP untuk melakukan pengamanan.
Polisi hingga Satpol PP berseragam lengkap dengan tameng anti huru-hara bersiaga di depan rumah warga yang akan ditertibkan.Sedikitnya, terdapat 46 rumah yang menempati lahan milik aset Pemerintah Provinsi Lampung yang ditertibkan.
Penteriban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini sendiri sempat diwarnai kericuhan
Di mana aksi saling dorong antara warga dan aparat tak bisa dihandarkan, kala petugas ingin masuk untuk melakukan penertiban, dan warga yang ingin mempertahankan rumah dan lahannya.
Bahkan, salah seorang warga yang tak terima rumahnya dirobohkan sempat mengalami pingsan setelah terlibat aksi saling dorong dengan tugas.
