Bandarlampung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Fahlevi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus dijalankan sesuai tujuan awal, yaitu untuk perbaikan gizi para anak bangsa.
Oleh karena itu, ia tidak menyetujui adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan program MBG digantikan oleh uang tunai karena tidak sesuai dengan tujuan awal dan sudah ada bantuan sosial yang sejenis.
“Pemerintah sudah memiliki bantuan sosial dalam bentuk tunai lainnya. Saya rasa Presiden Prabowo ingin menciptakan asas keadilan bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan layanan gizi dan makanan gratis,” kata Garinca dalam pernyataan di Bandarlampung, Selasa.
Ia juga menilai penyaluran bantuan program dalam bentuk uang justru berisiko tidak tepat sasaran kepada anak-anak yang betul-betul membutuhkan.
“Kalau uang itu dititipkan ke orang tua, kalau orang tuanya bisa menggunakan dengan benar tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal lain nanti tidak produktif juga, artinya ini bukan solusi. Sudah benar dibangun, diciptakan untuk penerima manfaat MBG,” ujarnya.
Garinca turut menegaskan bahwa manfaat program MBG ini tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.
“Mungkin belum bisa kita lihat dalam satu tahun ini, tapi mungkin bisa terlihat dua atau tiga tahun ke depan. Indikatornya adalah menciptakan anak-anak yang sehat, bebas stunting, dan cerdas,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Lampung akan terus fokus pada fungsi pengawasan dari pelaksanaan program MBG, khususnya untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai standar.
“Fokus kami DPRD adalah pengawasan bagaimana dapur MBG itu bisa sejalan dengan tujuan awal, menciptakan makanan bergizi yang higienis dan sehat untuk kesehatan anak-anak kita di Lampung,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji memastikan pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG.
Ia juga mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan terbuka akan masukan serta kritik yang diterima atas pelaksanaan program.
“Untuk tetap menjaga agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. Maka kami akan memperketat kembali prosedur tetap dari program makan bergizi gratis,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden keracunan dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Nanik menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kejadian yang disebutnya sebagai “insiden keamanan pangan” tersebut.
Ia mengatakan sebesar 80 persen kejadian disebabkan SOP yang tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun tim BGN.
“Kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan yang masih kurang. Jadi, kami mengaku salah,” ujar Nanik dalam keterangan persnya.(Red)
