Tulang Bawang Barat-Mediatamanew.com-Kekecewaan warga Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, memuncak. Jalan poros yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat tak kunjung diperbaiki, meski telah tiga kali dilakukan pengukuran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 2024.
Aspirasi itu mencuat dalam kegiatan reses DPRD Tubaba yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Warga secara tegas mendesak pemerintah daerah agar tidak lagi menunda realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah lama dijanjikan.
Permintaan utama masyarakat adalah perbaikan jalan poros sepanjang sekitar 800 meter yang menghubungkan RW 05 ke RW 06 di Tiyuh Mekar Jaya, serta penanganan Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan penghubung antar tiyuh.
Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Keluhan ini telah berlangsung sejak 2024 dan kembali disuarakan dalam reses DPRD pada 2 April 2026.
Aspirasi disampaikan masyarakat kepada Wakil Ketua II DPRD Tubaba, S. Joko Kuncoro, yang turun langsung menyerap keluhan warga di daerah pemilihannya.
Meski telah dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali oleh dinas terkait, proyek tersebut belum juga direalisasikan.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan warga terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan infrastruktur dasar.
“Sudah diukur tiga kali oleh PU sejak 2024 hingga 2026. Rencananya akan dibangun menggunakan sabes melalui swakelola, tetapi hingga kini belum ada realisasi,” ungkap Joko Kuncoro usai kegiatan reses.
Selain mendesak percepatan pembangunan jalan poros, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan antar tiyuh—Tunas Jaya, Suka Jaya, hingga Marga Jaya—melalui tambal sulam atau pengaspalan.
Warga juga meminta dukungan alat berat berupa grader dan ekskavator kecil untuk memperbaiki Jalan Usaha Tani, serta pembangunan satu titik sumur bor di RW 03 RT 05.
Menanggapi hal itu, Joko Kuncoro menegaskan akan mendorong pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Dinas PUPR, agar segera merealisasikan seluruh usulan tersebut pada tahun anggaran 2026.
“Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah harus segera bertindak,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap perekonomian warga.(Jhn)
