Tulang Bawang Barat-Mediatamanew.com-Potret buram pelayanan sosial dan kesehatan kembali tersingkap di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Seorang anak perempuan bernama Anisa (11), warga Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, diduga terabaikan dari akses layanan kesehatan selama bertahun-tahun, meski jelas berasal dari keluarga tidak mampu, Senin (6/4/2026).
Anisa diketahui menderita penyakit kejang (step) sejak usia dua tahun.
Namun hingga kini, di usianya yang menginjak 11 tahun, tidak ada intervensi serius dari pemerintah tiyuh, Dinas Sosial, maupun pemerintah daerah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tajam: ke mana fungsi pengawasan dan pendataan warga miskin selama ini?
Ayah korban, Sutarman, mengungkapkan bahwa anaknya sempat terdaftar sebagai peserta BPJS gratis pada 2017.
Ironisnya, kepesertaan itu kini tidak lagi aktif dan tak pernah diperpanjang, seolah dibiarkan mati tanpa evaluasi.
“Dulu dapat BPJS gratis, tapi sekarang tidak aktif. Kalau berobat harus bayar umum. Saya tidak mampu,” kata Sutarman dengan nada kecewa.
Lebih memprihatinkan, upaya keluarga ini untuk kembali mendapatkan BPJS gratis justru terbentur alasan klasik dari Dinas Sosial: kuota belum tersedia.
Pernyataan tersebut dinilai janggal, mengingat kondisi Anisa yang jelas membutuhkan penanganan medis berkelanjutan.
“Saya sudah ajukan lagi, tapi katanya kuota masih kosong.
Anak saya sakit, tapi tidak ada jaminan berobat,” ujarnya.
Fakta ini memperlihatkan dugaan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.
Di satu sisi, pemerintah kerap mengklaim program bantuan tepat sasaran, namun di sisi lain, warga yang nyata-nyata membutuhkan justru terabaikan.
Sutarman sendiri hanya bekerja sebagai buruh penyadap karet dengan penghasilan tidak menentu.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kerap kesulitan.
Istrinya, Sumini, hanya mampu membantu dengan membuat kerupuk rumahan seadanya.
Dalam keterbatasan tersebut, pengobatan Anisa berlangsung tidak optimal, bahkan cenderung terhenti saat keluarga tidak memiliki biaya.
“Kalau ada uang kami berobat, kalau tidak ya tidak bisa apa-apa,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Sosial dan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Ketika program jaminan kesehatan digadang-gadang sebagai solusi bagi masyarakat miskin, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya pembiaran terhadap warga yang seharusnya menjadi prioritas.
Ketidakaktifan BPJS, alasan kuota yang tidak jelas, serta minimnya respons dari aparat tiyuh mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola bantuan sosial.
Jika kasus seperti ini terus terjadi, maka wajar publik mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi warganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait alasan pasti tidak aktifnya BPJS Anisa serta langkah konkret yang akan diambil untuk menangani kasus tersebut.(Jhn)
