Bandar Lampung – Kebijakan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai belum tentu langsung menghasilkan penghematan anggaran, terutama dalam penggunaan listrik dan operasional kantor.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengkaji potensi efisiensi dari sistem kerja fleksibel, implementasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Secara umum memang sudah ada perhitungan dari pusat terkait efisiensi, tapi di daerah belum bisa langsung disimpulkan,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia menekankan bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan penghematan bukan hanya kebijakan WFH itu sendiri, melainkan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankannya.Menurutnya, potensi penghematan listrik baru akan terasa jika kebiasaan kerja di kantor ikut berubah, seperti memastikan penggunaan energi lebih terkendali saat jumlah pegawai berkurang.
“Kalau pola penggunaan listriknya masih sama, tentu penghematannya tidak signifikan,” jelasnya.
Selain itu, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menerapkan WFH secara optimal. Beberapa unit kerja tetap harus beroperasi penuh, bahkan hingga malam hari atau akhir pekan, sehingga konsumsi listrik dan biaya operasional tetap tinggi.Ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda atau dikerjakan dari rumah,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung kini masih melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini benar-benar efektif, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik.
Evaluasi tersebut akan menjadi dasar apakah WFH dan WFA bisa menjadi solusi efisiensi jangka panjang atau justru perlu penyesuaian lebih lanjut di tingkat daerah.(red)
