Palembang, Mediatamanews.com
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Kholil Staquf resmi menyampaikan moratorium atau penghentian sementara pola kaderisasi yang ada di tubuh ormas terbesar di Indonesia itu.
Penyampaian moratorium pola kaderisasi itu dia sampaikan saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang menanyakan kapan PBNU akan melakukan pelatihan Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU). Bukannya menjawab keinginan penanya, justru Ketum PBNU yang terpilih pada Muktamar yang digelar di Provinsi Lampung akhir Desember 2021 lalu, namun jawabannya justru mengejutkan karena justru melakukan moratorium.
“Untuk sementara kita akan moratorium, kita hentikan sementara dulu pola kaderisasi yang ada, kita akan Buat satu sistem kaderisasi saja, kita akan melebur Madrasasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) dan PKPNU, nantinya sistem kaderisasi yang mau dirumuskan itu berada dibawah Lakspesdam,” katanya, Kamis (3/3/2022) malam pada acara Forum Silaturahmi dan dialog antara Ketua Umum PBNU dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Sumatra di GOR Dempo Jakabaring Palembang.
Menurut Gus Yahya, demikian beliau biasa dipanggil, pada sistem kaderisasi NU mendatang materi dan kurikulumnyq akan diperbaiki agar lebih
terarah, jangan hanya Melakukan kaderisasi yang melahirkan kader-kader yang meluap-luap namun kurang terarah dan tidak sekedar mengetahui kawan dan lawan, tetapi harus mampu mengkonsolidasikan sehingga mengarah pada tujuan NU, tujuan transformasi untuk merubah masyarakat kearah yang lebih baik.
“Pelatihan PKPNU dan MKNU moratorium dulu, berhenti dulu sementara untuk dirumuskan terlebih dahulu, ” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua Umum PBNU, H Nusron Wahid yang memimpin acara forum silaturahmi dan dialog tersebut menyatakan mendukung langkah Ketua Umum PBNU yang menghentikan sementara pola atau sistem kaderisasi yang ada di NU.
Menurut Gus Nusron yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu moratorium sistem kaderisasi itu paling lambat 2 bulan, diperkirakan setelah hari Raya Idhul Fitri mendatang sudah bisa dilakukan dengan sistem kaderisasi yang baru, sehingga tidak ada 2 sistem kaderisasi seperti yang terjadi selama ini, yaitu MKNU dan PKPNU. (Red)
