Tulang Bawang Barat-Mediatamanew.com-Pernyataan pihak PT BB SW yang mengklaim telah berkoordinasi dan membantu perbaikan jalan di sejumlah tiyuh kini terkesan tak lebih dari pembelaan sepihak.
Dua kepala tiyuh secara terbuka membantah pernah dilibatkan dalam koordinasi resmi.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: benarkah perusahaan bertanggung jawab, atau sekadar mencoba meredam sorotan publik?
Di wilayah Tulang Bawang Barat, kondisi jalan kian memprihatinkan.
Lubang menganga, badan jalan ambles, dan kerikil berserakan menjadi pemandangan sehari-hari.
Warga menyebut kerusakan makin parah sejak kendaraan perusahaan bermuatan berat rutin melintas.
Kepala Tiyuh: “Tak Pernah Dikoordinasikan”
Kepala Tiyuh Karta Raharja, Badarudin, menegaskan dirinya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait bantuan material.
“Kalau memang ada bantuan besar dan koordinasi resmi, seharusnya kami tahu. Yang terjadi, saya justru dapat informasi dari masyarakat,” tegasnya.
Ia membenarkan pernah ada sekitar lima rit batu diturunkan pada 2025. Namun menurutnya, itu dilakukan tanpa komunikasi formal dengan pemerintah tiyuh.
Tambal sulam tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Hal senada disampaikan Kepala Tiyuh Wai Sido, Roliansah SH.
“Memang ada perbaikan, tapi tidak ada koordinasi dengan saya. Saya tidak tahu pasti berapa material yang diturunkan,” ujarnya.
Bantahan dua kepala tiyuh ini secara langsung mematahkan klaim perusahaan tentang adanya koordinasi dan bantuan signifikan.
Jalan Hancur, Warga Jadi Korban
Warga mengeluhkan meningkatnya risiko kecelakaan.
Beberapa pengendara motor dilaporkan terjatuh akibat lubang yang kian melebar.
Ironisnya, saat jalan rusak makin parah, kendaraan berat perusahaan tetap melintas hampir tanpa jeda.
“Perusahaan dapat untung, tapi kami yang menanggung risiko,” keluh seorang warga.
Kritik publik mengarah pada dugaan bahwa perusahaan hanya melakukan perbaikan seadanya sekadar menggugurkan kewajiban moral tanpa komitmen jangka panjang memperbaiki infrastruktur yang terdampak aktivitas mereka.
Transparansi Dipertanyakan
Jika benar perusahaan memiliki itikad baik, mengapa koordinasi dengan kepala tiyuh otoritas wilayah justru tidak dilakukan secara resmi?
Mengapa jumlah dan bentuk bantuan tidak tercatat secara transparan?
Tanpa dokumen, tanpa berita acara, dan tanpa pelibatan pemerintah tiyuh, klaim bantuan berpotensi dipandang sebagai narasi sepihak.
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan.
Jika tidak ada ketegasan, persoalan ini hanya akan menjadi adu klaim tanpa solusi nyata.
Jalan tetap rusak, keselamatan warga terancam, sementara perusahaan terus beroperasi seperti biasa.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan tanggung jawab atas kerusakan jalan ini dibiarkan menggantung?
(Jhn)
