Lampung Timur, Mediatama news.com
KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR OKNUMB KADES PURWOSARI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, WIDODO SENILAI RATUSAN JUTA RUPIAH MEMASUKI BABAK BAR.
PASaLNYA, BERKAS PENGADUAN YG TELAH DISAMPAIKAN LSM JARINGAN PENGAWAS KEBIJAKIAN PEMERINTAH (BPKP) PROPINSI LAMPUNG KE KAJARI LAMPUNG TIMUR SETAHUN LALU, TELAH DITANGANI OLEH INSPEKTORAT SETEMPAT SELAKU APIP DAN SAAT INI TIM IRBAN 2 MASIH MENELAAH DAN MELAKUKAN KAJIAN SERTA MEMBUAT RESUME SEBELUM DILIMPAHKAN KE KEJARI SUKADANA.
“PERCAYALAH PENGADUAN ATAS OKNUM KADES OLEH JPKP KAMI PROSES SESUAI DENGAN ATURAN YG ADA. DALAM WAKTU DEKAT HASIL PEMERIKSAAN AKAN SEGERA KAMI LIMPAHKAN KE KEJAKSAAN,” UJAR SALAH SATU PEJABAT DI IRBAN 2 YG ENGGAN DISEBUTKAN NAMANYA, KAMIS (11/11/2021).
SEBAGAIMANA DIKETAHUI SEBELUMNYA, OKNUM KADES PURWOSARI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR WIDODO, DILAPORKAN JPKP PROPINSI LAMPUNG AKIBATNYA DIDUGA MELAKUKANNYA TINDAKAN PIDANA KORUPSI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM PROYEK JAMBANISASI SENILAI 112 JUTA RUPIAH DAN PROYEK DRAINASE SENILAI RP 266 JUTA RUPIAH SERTA PUNGLI BELASAN JUTA KEPADA WARGA YG MEMPEROLEH MANFAAT DRAINASE DENGAN MODUS UNTUK MEMBAYAR PENGGALIAN DENGAN ALAT BERAT, PADAHAL BIAYA PENGGALIAN SUDAH DIANGGARKAN DALAM PROPOSAL PROYEK DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.
SEBELUMNYA SEBAGIAN BESAR WARGA DESA PURWOSARI MERASAKAN GERAM ATAS PENGADUAN MEREKA MELALUI JPKP TAK MEMBUAHKAN HASIL, HAL ITU MENURUT MAKRUF DIPICU ADANYA GELAR PESTA SYUKURAN OKNUM KADES. ATAS BERHENTINYA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KANTOR INSPEKTORAT DAN KEJARI DAN POLRES LAMPUNG TIMUR.
“KAMI MURKA PAK MASAK PENGADUAN SUDAH BERTEBARAN KEMANA MANA TERMASUK KE KA POLDA DAN KE KAJATI LAMPUNG DIABAIKAN BEGITU SAJA, ALHAMDULILLAH TERNYATA DUGAAN KAMI SALAH DAN PROSES HUKUM MASIH BERLANJUT,” KATA MAKRUF YG JUGA MANTAN KADES PURWOSARI.
IA MENJELASKAN, HAL INI AKAN MENJADI PRESEDEN BURUK APABILA PERBUATAN OKNUM KADES ITU TIDAK DIPROSES SESUSI HUKUM. DAN HAL ITU AKAN BERDAMPAK NEGATIF BAGI PENEGAKAN HUKUM TERUTAMA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA.
SEMENTARA SUYANTO TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOSARI MENGUNGKAPKAN SEBAGIAN BESAR WARGA BERHARAP BESAR AGAR APARAT PENEGAK HUKUM (APH) SEGERA MEMPROSES PENGADUAN ATAS TINDAKAN OKNUM KADES WIDODO,
KALAU HAL ITU DIBIARKAN OTOMATIS WARGA AKAN TERCIDERAI ATAS RASA KEADILAN YG HANYA BERPIHAK KEPADA PARA KORUPTOR. (Red)
