Penjabat Gubernur Lampung Samsudin yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung
Pada rapat tersebut dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat membacakan Jawaban Pj. Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi harapan seluruh Fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, maka pada kesempatan tersebut akan disampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Adapun jawaban tersebut telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sambutan Pj. Gubernur Lampung..
Menurut Sekda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara substansi disusun dengan mempedomani kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025
Kesepakatan tersebut menurut Sekda dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah dengan Badan Anggaran beserta Fraksi-Fraksi DPRD, agar program dan kegiatan yang akan dijalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Lampung.
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus dilakukan secara efektif dan efisien serta berfokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan mendorong kemajuan sosial ekonomi daerah yang sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkas Sekda.(Red)
