Tulang Bawang Barat-Mediatamanew.com– Program ketahanan pangan yang selama ini digembar-gemborkan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa justru menyisakan tanda tanya besar di Tiyuh Sumberjo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Anggaran sebesar Rp130.383.000 juta yang digelontorkan pada tahun 2024 untuk pembangunan kolam ketahanan pangan kini diduga berakhir sia-sia.
Alih-alih menjadi sumber produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan warga, kolam tersebut kini terbengkalai tanpa aktivitas.
Pantauan di lokasi pada Jumat (19/6/2026) menunjukkan kolam dalam kondisi tidak terawat, tanpa ikan, tanpa pemeliharaan, dan tanpa tanda-tanda pernah dikelola secara berkelanjutan.
Fakta di lapangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program yang menggunakan dana publik tersebut.
Sebab, proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu kini tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Yang lebih mencengangkan, pengakuan salah satu aparatur tiyuh mengindikasikan bahwa program tersebut sejak awal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Tidak diisi, Mas. Pernah diisi sekali waktu itu, tapi hanya untuk pancingan para aparatur saja,” ungkap seorang aparatur tiyuh.
Pernyataan itu seolah memperkuat dugaan bahwa program ketahanan pangan tersebut hanya dijalankan sebatas formalitas untuk memenuhi laporan kegiatan, bukan sebagai program yang benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat.
Jika pengakuan tersebut benar, maka muncul pertanyaan besar: ke mana arah pengelolaan program ketahanan pangan yang dibiayai uang rakyat itu? Mengapa fasilitas yang dibangun dengan anggaran Rp130.383.000 juta justru dibiarkan mati suri tanpa pemanfaatan yang jelas?
Ironisnya, saat banyak warga desa masih membutuhkan program pemberdayaan yang produktif, aset yang dibangun dari dana desa itu justru berubah menjadi monumen kegagalan pengelolaan anggaran. Bangunan fisik memang berdiri, tetapi manfaat yang dijanjikan nyaris tak terlihat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Tiyuh Sumberjo, Joko, belum memberikan klarifikasi terkait kondisi proyek tersebut.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat tanda tanya publik mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan keberlanjutan program.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah, inspektorat, maupun aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh.
Sebab, dana desa bukanlah uang pribadi yang bisa digunakan tanpa hasil yang jelas, melainkan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Apabila benar proyek ketahanan pangan senilai Rp130.383.000 juta itu tidak pernah berjalan optimal dan dibiarkan mangkrak, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan program, melainkan potret lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Jhn)
