BANDAR LAMPUNG, Wartajos.com. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung telah menyampaikan pemandangan umum serta berbagai masukan kritis terkait arah kebijakan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa fraksi memberikan catatannya, termasuk Fraksi NasDem yang diwakili oleh H. Jasroni, S.Sos., M.M., Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Muhammad Khadafi Azwar, S.H., M.H., Fraksi PAN yang diwakili oleh Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., dan juga Fraksi PKS.
Para wakil rakyat tersebut menekankan sejumlah poin penting bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Salah satu masukan utama yang disampaikan adalah urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, para legislator tersebut dengan tegas mengingatkan agar langkah optimalisasi tersebut dilakukan secara cermat tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga, serta mendorong efisiensi yang lebih baik dalam belanja daerah.
Berbagai masukan dan catatan kritis ini merupakan bagian dari upaya kolektif DPRD Lampung untuk memastikan penyusunan APBD TA 2027 dilakukan secara tepat sasaran. Fokusnya adalah agar anggaran daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjadi instrumen efektif dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
Menyikapi pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Lampung tersebut, tahapan pembahasan selanjutnya akan segera dilanjutkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dijadwalkan akan menyampaikan tanggapan atau jawabannya atas masukan-masukan tersebut dalam Rapat Paripurna berikutnya.
Pihak Humas DPRD Lampung menyatakan harapan agar melalui proses pembahasan yang cermat dan konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif, APBD Tahun Anggaran 2027 dapat tersusun dengan baik. Diharapkan anggaran tersebut mampu mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah, dikelola dengan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Lampung.( HS)
