Metro,mediatamanews.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro A. Nasir maengu
ngkapkn bahwa anggaran Pemkot Metro untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 27,23 miliar.
Nasir juga menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemkot Metro juga telah melakukan sosialisasi secara langsung pada tanggal 18 Maret dengan menurunkan 34 tim dan 5 kelompok petugas penyemprotan cairan disinfektan ketempat tempat ibadah, umum dan instansi.
“Pemkot Metro sebelimnya telah melakukan sosialisasi secara langsung pada tanggal 18 Maret dengan menurunkan 34 tim dan 5 kelompok petugas penyemprotan cairan disinfektan ketempat tempat ibadah, umum dan instansi,” ungkap Sekda pada saat acara pembukaan Telekonferensi yang di ikuti oleh Sekda se-Provinsi Lampung, mengenai penanganan Covid-19 di Command Center Metro, Kamis (26/03/2020)
Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto meminta agar melakukan pemantauan di lapangan, menyusun peta penyebaran lebih rinci hingga tingkat kecamatan. Lakukan upaya pencegahan peyebaran dengan sosialisasi, bila perlu pembagian tugas tiyap kecamatan.
“Kami minta juga anggaran kabupaten/kota untuk menangani 3 hal terkait mengadakan alat kesehatan, Pemerintah daerah untuk mengantisipasi APBD dalam penanganan Covid-19 dan pengatur pengeluaran dari dana yang tak terduga,” ungkap Fahrizal Darminto.
Sementara itu wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 ini harus maksimal, terutama dengan data harus saling berkoordinasi dan update.
“Rekofusing mengenai Covid-19 seperti penjagaan pintu gerbang masuk kabupaten/kota lebih di perketat, hal ini dikarenakan penduduk daerah red zona melakukan mudik. Terlebih penting juga, kita harus mengupayakan belanja yang belum tentu digunakan,” ungkapnya.
Nunik juga menjelaskan 30 Rumah sakit telah menjadi rujukan di Provinsi Lampung untuk penanganan Covid-19. Dengan harapkan rekofusing anggaran itu masuk pada tenaga medisnya, bukan hanya alat medisnya.
“Saya juga minta kita semua harus waspada, namun jangan panik. Tenaga kesehatan harus melakukan pelayanan sesuai dengan protokol penanganan. Sementara mengenai pembiayaan pasien Covid-19 akan di tanggung oleh Pemerintah Pusat, asalkal dirawat di RS rujukan provinsi,” pungkasnya. Punkasnya (Yli).
